Dikeluhkan Layanan Pasien Miskin RS dr.Soedono

KRC, TRENGGALEK –
Dugaan adanya oknum karyawan yang memproyek pasien persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedomo, Trenggalek, ternyata tak direspon oleh pimpinan rumah sakit tersebut. Bahkan tak ada teguran terhadap oknum karyawan yang dinilai merugikan pasien dari keluarga miskin itu.

Hal ini diungkapkan Humas RSUD dr. Soedomo, Edy Wiyono. Dikatakan dia, pihaknya belum bisa mengambil langkah apapun terkait adanya dugaan dari oknum karyawan yang memafaatkan pasien miskin. "Kami belum bertemu dengan staf maupun kepala bidang terkait adanya informasi tersebut,"kata Edy kemarin

Menurut rencana, lanjut Edy, akan diadakan pertemuan antara kepala bidang perawatan serta kepala bidang pelayanan medik. Karena, kedua bidang itu yang langsung berkaitan dengan oknum karyawan tersebut, atau bagaimana praktik di lapangan selama ini.

Namun kapan pertemuan itu dilakukan, Edy mengaku belum bisa memastikan waktunya. "Kami belum mengetahui. Sebab saya saat ini masih berada di Bandung, ada acara penyusunan anggaran keuangan bersama departemen kesehatan hingga senin mendatang," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan melalui telephone selulernya.

Yang pasti, menurut Edy Wiyono, kebijakan untuk merekomendasikan membeli peralatan persalinan seperti grita, under pet, dan perlak kepada pasien miskin, dengan merujuk ke toko tertentu itu salah. Apalagi, ketika itu disinyalir harga yang dijual di toko tersebut lebih mahal dari harga umumnya. Semetara barang yang dijual di toko tersebut dipasok dari dalam rumah sakit. "Itu semua masih belum mengetahui kebenarannya. Lihat saja nanti, jika sudah ada petemuan," tegas Edy, yang juga menjabat sebagai Kepala Tata Usaha RSUD dr. Soedomo itu.

Meski begitu, dia menambahkan, jika memang benar-benar ada, berarti sangat merugikan lembaga publik yang melayani jasa kesehatan itu sendiri. Hanya karena perbuatan oknum tertentu bisa merusak citra rumah sakit ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Ahmad Jauzi Turseno, dikonfirmasi mengaku belum bisa banyak berkomentar tentang adanya dugaan memproyek pasien miskin ini. Sebab, menurut dia, masih dipelajari apakah memang kasus tersebut ada kebenarnya.

Seperti diberitakan kemarin, karyawan rumah sakit diduga memproyek pasien di dalam ruang pelayann persalinan. Modusnya, oknum karyawan tersebut bekerja sama dengan toko yang berada tak jauh dari rumah sakit ini. Dengan cara memberi secarik kertas untuk membeli perlengkapan saat persalinan, seperti grita, under ped (penampung darah), dan duk (perlak).

Sementara itu, untuk barang-barang tersebut di stok oknum karyawan rumah sakit itu sendiri. Untuk harganya pun lebih mahal dari harga jual di pasaran umumnya, selisih.(adb)

Sebanyak 250 warga mendapat Bantuanjn Dari PLN UPJ Campurdarat

KRC,Tulungaggung
PLN UPJ Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Rabu 21 Oktober 2009 punya gawe. Hal itu berkaitan dengan peringatan Hari Kelistrikan Nasional (Harliknas) yang ke 64, yang jatuh pada tanggal 25 Oktober dengan acara kegiatan Bhakti Sosial. Rangkaian pelaksanaan Bhakti Sosial berupa bantuan langsung oleh tim PLN UPJ Campurdarat kepada masyarakat itu, dipusatkan disekitar wilayah kerja UPJ Campurdarat, adapun pelaksanaanya kemarin berpusat di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
Manager PLN UPJ Campurdarat H. Kusdiyanto mengayatakan, kegiatan Bhakti Sosial tersebut, adalah bukti pelayanan PLN selama ini berjalan dengan bak. Karena melayani masyarakat, sesunguhnya merupakan amanat yang mesti dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
Meski dalam bentuk bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sejumlah dana yang menelan biaya sekitar 50 juta, namun diberikan dengan rasa ikhlas. Sebanyak 250 orang warga masyarakat menerima bantuan dengan hati lega. Itulah bukti kepedulian PLN kepada masyarakat yang terjalin baik selama ini.
“Selain membantu warga ang kurang mampu, kami juga memberikan bantuan kepada masjid” ujar H. Kusdiyanto kepada Koran Rakyat belum lama ini.
Menurutnya, terjalinnya hubungan harmonis kepada masyarakat terutama pelanggan listrik, sudah terbiasa dia jalin dengan sebaik-baiknya.
Hal itu dibenarkan dengan pernyataan Agung Priono warga Ngunut, dia menilai ketika Bapak Manager Kusdiyanto memegang wilayah Ngunut beberapa tahun yang lalu sangat baik dan semanak serta mempunyai solidaritas yang amat tinggi dan penuh persaudaraan. Hal senada juga dikatakan Mas Suwandi warga Bandung, dia menyatakan yang sama, pelayanan PLN di wilayahnya cukup kondusif.
Menyinggung soal kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka Harliknas ke 64 yang dilaksanakan oleh PLN UPJ Campurdarat, H. Kusdianto menyatakan bantuan itu murni, semata – mata untuk menjaga silaturahmi kepada sesama umat muslim. Sudah sewajarnya warga yang kurang beruntung mendapat bantuan.
“ Kami selalu ikhlas menjalani tanpa ada rasa pamrih dengan cara pendekatan serta kekeluargaan, alhasil semua majalah dapat segera diatasi”, ujar ayah 1 anak yang bertempat tinggal di kediri itu, seraya menambah pihaknya selalu terbuka dalam semua hal.
“ Niscaya Tuhan yang memberikan balasan “, katanya (adb).

Juli 2010 Genderang Pilwali Blitar Ditabuh

KRC BLITAR -
KPUD Kota Blitar memastikan pelaksanaan pemilihan wali kota (pilwali) 2010 pada 3 Juli tahun depan. Tanggal dan bulan itu berarti sama dengan pelaksanaan pilwali 2004 lalu.

Humas KPUD Andreas Edison mengatakan, jadwal pilwali itu berarti sebulan sebelum masa jabatan Wali Kota Djarot Saiful Hidayat dan Wawali Endro Hermono, berakhir. Hal ini adalah jawaban dari wacana yang ada sebelumnya, bahwa pemerintah menginginkan pilwali dipercepat setidaknya bulan Februari. "Menilai kesiapan kita, maka Juli adalah waktu yang tepat," kata Andreas.

Pilwali ini akan diadakan pada 3 Juli 2010 dengan agenda pemungutan suara. Kemudian pada 4-8 Juli dilakukan penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Lalu pada 9-11 Juli dilakukakan penghitungan di KPU. Tanggal 12-14 diagendakan memberi kesempatan untuk pengajuan gugatan. Jika tak ada gugatan maka 15 Juli 2010 adalah penetapan wali kota dan wakil walikota yang baru. "Jika semuanya lancar pelantikan diadakan pada 3 Agustus 2010," terang Andreas.

Apabila pilwali tersebut berlangsung dua putaran maka pemungutan suara dilakukan pada 26 September 2010. "Untuk pelantikannya bila ada dua putaran, ya 6 Oktober 2010," ungkapnya lagi.

Mengenai penetapan anggaran dan tahapan pelaksanaan pilwali hingga berita ini ditulis masih dirundingkan dalam rapat pleno KPUD Kota Blitar.

Dalam pemberian tanda pada surat suara di pilwali, berbeda dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif yang dicontreng. Dalam pilwali, pemilih hendaknya mencoblos surat suara. Hal ini merujuk pada UU No 32 tahun 2004 tentang pilkada dan PP No 49 tahun 2009 tentang cara pemberian tanda pada surat suara. "Yaitu dengan dicoblos," tukas Andreas.

Meskipun jadwal pilwali telah diputuskan kemarin, namun belum ada kejelasan mengenai pembentukan panitia pengawas pilwali. Sementara, panwas pilpres lalu akan dibubarkan pada Desember 2009. "Belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai pembentukan panwas," tutur Andrias. (adb/tung)

Digrebek Anggota Dewan Diduga Selingkuh

KRC,TULUNGAGUNG -
Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), ASP, diperiksa di markas Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung atas dugaan selingkuh, Kamis (22/10).

Ia digerebek warga saat bersama dengan teman perempuannya, IK, yang juga merupakan staf di Kantor DPRD setempat. Keduanya digerebek saat berada di dalam rumah orangtua IK, yang beralamat di Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, Rabu (21/10) dini hari.

Kasus itu terungkap saat warga memergoki kedunya terlihat masuk di rumah ibunda IK tersebut, padahal IK sendiri juga sudah mempunyai suami yang saat ini bekerja sebagai anggota di Polres Tulungagung. Karena mencurigakan, akhirnya warga menggerebek lokasi rumah itu, dan langsung melaporkan ke Mapolres setempat.

Hingga kini, petugas juga masih memeriksa anggota DPRD yang terpilih dari daerah pilihan lima (Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Karangrejo, dan Sendang) tersebut. Namun, saat wartawan hendak mengambil gambar maupun wawancara dengan anggota DPRD dari Kecamatan Gondang tersebut, polisi juga terkesan tidak memperbolehkanya. Akhirnya, para wartawan terpaksa mencuri-curi gambar saat petugas memeriksanya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Tulungagung, AKP Priono mengatakan, pihaknya belum bisa memberi keterangan apapun terkait dengan kasus tersebut. “Kami masih melakukan penyelidikan atas kasus itu,” katanya. (adb)

PINDANG KELOMPOK MINA MANDIRI DINILAI TIM TINGKAT 1 JATIM

KRC,Tulungagung
Kelompok pengolah Ikan Mina Mandiri Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, ketika membuat ikan Pindang dinilai oleh Tim Penilai Tingkat Jawa Timur, Selasa, 2 Juni 2009. Kelompok pengolah ikan ini dinilai dalam lomba UKM (Usaha Kecil Menengah) terbaik, sedangkan penilaian berlangsung di rumah Ketua Kelompok Mina Mandiri, Suyono yang disambut mars Mina Mandiri.. Dalam acara tersebut tampak hadir ditempat itu antara lain bupati Tulungagung yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Setyowati MM, Asisten 2 atau asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Tulungagung, Drs. Kabib Msi yang didampingi sekretarisnya Drs. Sunaryo dan Camat Campurdarat Drs. Janu Sukito, serta Kades Ngentrong Mujito dan yang lainnya.

Membuat pindang oleh kelompok mina mandiri

Dra. Hj. Setyowati MM, ketika membacakan sambutan Bupati Tulungagung antara lain menitipkan salam dan hormat serta sejahtera kepada semua yang hadir ditempat itu. Semoga pertemuan atau penilaian lomba ini dapat membawa manfaat. Sebab selain penilaian tim juga mengadakan pembinaan yang tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dikatakan pula, bahwa Kabupaten Tulungagung pernah menjuarai tingkat nasional di tahun 2005/2006 lalu, dalam lomba ikan hias. Sedangkan tanggal 24 Juni 2009 Kabupaten Tulungagung juga akan dinilai oleh Tingkat Nasional dalam lomba beternak lele.
Tim penilai Tingkat Jawa Timur diketuai Retno Utami M Kes, bersama kedua temannya yaitu Pratiwi dan Anwar Sobari. Retno Utami dalam sambutannya antara lain menjelaskan bahwa, yang dinilai ada dua aspek terdii aspek manajemen administrasi dan aspek teknis. Dimaksudkan aspek manajemen administrasi diantaranya tentang pengadaan dan penjualan serta yang lainnya. Sedangkan aspek teknis diantaranya adalah tempat pengolahan dan prosesnya . Khususnya untuk aspek teknis memiliki acuan yang tepat.
Dikatakan pula bahwa penilaian yang dilakukan tidak berat sebelah. Selain itu juga menilai tentang lokasi, penyegaran, pengolahan dan penyejukan sanitarsi. Tim penilai bukan hanya melihat kesalahan-kesalahan saja namun juga menunjukkan cara-cara yang betul.
Kades Ngentrong Mujito dan Suyono Ketua kelompok mina mandiri menyambut baik kedatangan tim penilai maupun kedatangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung.
Ketua Kelompok pengolah ikan pindang Mina Mandiri, Suyono, menjelaskan bahwa Kecamatan Campurdarat yang terdiri dari beberapa Desa, hanya Desa Ngentrong lah yang memiliki kelompok pengolah ikan berbentuk pindang. Menurutnya, ikan pindang digemari oleh semua kalangan. Sehingga tidak jaranglah apabila Kelompok Mina Mandiri yang sekretarisnya Heru dan bendaharanya Kotimah berdiri sejak Nopember 2008, kehabisan stok pengiriman.
Selanjutnya, rombongan tim penilai menuju ke tempat penilaian yang utamanya berada di belakang rumah Suyono. Ditempat itu secara langsung tim penilai tahu bagaimana proses pembuatan ikan pindang. Mulai perebusan, pemrosesan hingga sampai bentuk jadi dan sudah dikemas kedalam besek yang siap untuk di jual. (atris db, nr)

Adipura Kota Sedang Kembali Direbut Kab Tulungagung

KRC, Tulungagung

Kabupaten Tulungagung pada tahun 2009 ini kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah berupa penganugrahan Adipura untuk kategori Kota Sedang, disampaikan oleh Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Zainal Arifin, SE, MM melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pemkab Tulungagung Asaf Doswarso. Menurut Asaf pemberian penghargaan Adipura ini diterima langsung oleh Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM dan pemberianya dilakukan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara Jln Merdeka Timur Jakarta pada Jum�at 5 juni 2009 yang bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2009 dengan tema �BERSAMA SELAMATKAN BUMI DARI PERUBAHAN IKLIM � dengan disaksikan para tamu undangan yang terdiri dari Walikota dan Bupati seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan serupa. Asaf juga menginformasikan bahwa aspek yang dinilai dalam Adipura ini adalah Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, dan Keteduhan di lingkungan Perumahan, Jalan Umum, Pasar, Pertokoan, Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Hutan Kota, Taman Kota , Terminal Bus , Stasiun KA , Sungai serta Ketertiban PK5. Untuk sistem penilaian menurut Asaf dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahunnya, yakni pada bulan Oktober hingga November untuk tahap pertama, kemudian pada bulan februari hingga maret untuk tahap kedua dan tahap ketiga berupa Verivikasi yang dilaksanakan pada bulan April. Asaf juga berharap kepada warga masyarakat untuk menjaga apa yang diperoleh selama ini dengan cara selalu meningkatkan kebersihan , keteduhan, dan kenyamanan di Kota Tulungagung, diantarannya dengan membuang sampah pada tempatnya . Sementara itu untuk kedepan perlu kerja keras dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga kebersihan kota Tulungagung akan lebih baik lagi, dan lebih nyaman dimasa yang akan datang. Dengan perolehan penghargaan Adipura yang ke empat ini sekali lagi menunjukan bukti dibawah kepemimpinan Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM dalam menjalankan Pemerintahannya Pemkab Tulungagung dalam melaksanakan pembangunan betul- betul memperhatikan aspek lingkungan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk diketahui dalam pemberian penghargaan Adipura ini Tulungagung memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan kota - kota lain ( untuk kategori kota sedang ) yang mendapatkan penghargaan serupa dari pemerintah. , dengan diterimanya penghargaan ini Pemkab Tulungagung selama dibawah kepemimpinan Bupati Ir Heru Tjahjono, MM hingga tahun 2009 telah memperoleh empat penghargaan Adipura. Upaya pemkab dalam mempertahankan perolehan Adipura serta memperoleh Adipura Kencana ini pada tahun depan pihak pemkab telah mempersiapkan beberapa agenda kegiatan, diantaranya melakukan sosialisasi pengelolaan sampah 3R ( Reduce, Reuse, dan Recycle ) dan pembuatan komposting pada skala rumah tangga guna mengurangi jumlah sampah yang terangkut. disamping itu melakukan perbaikan pengelolaan tempat Pembuangan Akhir Sampah di TPA segawe serta membuat percontohan lubang bio pori ( di sekolah � sekolah ) yang dipergunakan untuk menambah debit air bawah tanah serta melakukan penambahan tanaman peneduh di wilayah perkotaan Untuk diketahui dalam peng�hargaan Adipura kali ini, Tulungagung juga mendapat Adiwiyata Mandiri yang jatuh di SDN1 Kampung�dalem. Tropi Adiwiyata Mandiri juga diserahkan langsung oleh Presiden SBY kepada kepala SDN1 Kampungdalem Supardi, juga di Istana Negara pada Jumat kemarin. ( atris db,nr)

Di Tuding Mark up Bendaharawan Berurusan Dengan Polisi

KRC,TULUNGAGUNG -

Sri Utami bernasib sial, Kemarin, warga Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir itu dijebloskan tahanan. Dia resmi menjadi tersangka tunggal dugaan penggelembungan dana pinjaman anggota PGRI Sumbergempol ke BRI setempat. Selain itu, wanita usia 40 tahunan itu juga dicopot dari jabatannya, yakni bendahara gaji guru cabang Dinas Pendidikan Sumbergempol. Penetapan status tahanan atas Sri Utami disampaikan Kapolsek Sumbergempol AKP Rohadi. Pencopotan jabatan Sri Utami disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Maryoto Birowo. Sejak digelandang menuju ruang penyidik polsek pada Jumat (1/2) tersangka terus diperiksa secara intesif. Sri Utami bahkan harus menginap semalaman untuk menuntaskan proses penyidikan. "Ya, siangnya kami harus melakukan pendalaman ulang atas hasil penyidikan sebelumnya. Sore tadi (kemarin, red) sekitar pukul 17.00 tersangka resmi kami tahan," terang AKP Rohadi. Sri Utama bakal dijerat pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.Untuk memperkuat hasil penyidikan, lanjut Rohadi, total sudah 10 saksi dimintai keterangan polisi. Mulai dari kesaksian sejumlah korban, rekan kerja tersangka di bagian bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Sumbergempol maupun saksi ahli dari BRI setempat. "Hasilnya semua memberatkan tersangka," lanjut mantan Kapolsek Ngunut ini tegas. Namun, Rohadi buru-buru mengklarifikasi bahwa pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Artinya, meski Sri Utami telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan ditahan, vonis atas tuduhan tindak pidana penggelapan baru akan ditentukan melalui sidang di pengadilan. "Segera setelah penyidikan rampung, berkas akan kami kirim ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Tapi sementara ini penyidik masih membutuhkan keterangan beberapa saksi tambahan," ujarnya.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jumat (1/2) lalu puluhan guru melurug Kantor Cabang Dinas Sumbergempol. Di sana para guru ini meminta dipertemukan dengan bendahara gaji Sri Utami. Selain untuk mengambil gaji, juga mempertanyakan tentang dugaan jumlah pinjaman guru anggota PGRI ke BRI yang digelembungkan. Besarnya pinjaman itu tak sesuai dengan plafon yang diajukan semula. Contohnya, seorang guru yang awalnya mengajukan pinjaman Rp 20 juta, tetapi oleh Sri Utami justru dibesarkan saat realisasi di perbankan. "Ini kan penipuan. Kami merasa dirugikan," ujar seorang guru.Kedatangan para guru waktu itu sempat menimbulkan kericuhan. Akhirnya, persoalan itu diselesaikan oleh polsek. Sekitar pukul 17.30, Sri Utami dibawa ke mapolsek. Keterangan yang berhasil diperoleh koran ini dari beberapa sumber anggota PGRI menyebut sedikitnya ada 70 guru yang dicatut Sri Utami untuk menarik pinjaman ke BRI. Modusnya dengan menggelembungkan besar pinjaman yang diajukan guru/anggota PGRI ke Bank BRI. Besar mark up yang dilakukan warga Jabon, Kalidawir itu konon mencapai ratusan juta rupiah. Total pinjaman yang ditanggung 70 guru di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbergempol sendiri menurut catatan di BRI ada sekitar Rp 500-an juta. Dari jumlah itu, yang resmi menjadi piutang 70 guru Sumbergempol diperkirakan cuma Rp 300 - Rp 350-an juta. Selebihnya merupakan tanggungan ’utang’ Sri Utami yang dibebankan ke 70 guru tadi. "Kasus ini baru terbongkar saat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumbergempol Pak Jaenal Abidin menanyakan jumlah guru yang berutang ke bank. Bukannya segera dijawab, bendahara dinas Sri Utami malah tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Dari situlah semua tindak kejahatan Bu Sri terbongkar," tutur salah seorang sumber Ratu di PGRI Sumbergempol. Sayang, penanganan kasus ini terkesan berlarut-larut. Ini juga tidak lepas dari sikap kurang proaktif yang ditunjukan bendahara Sri Utami yang tidak masuk kerja hingga dua bulan. Baru awal Mei 2007 wanita berumur 45 tahun itu masuk lagi dan langsung mengikuti proses sidang internal. Hasilnya, di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Marwoto Birowo maupun Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumbergempol Zaenal Abidin dia berjanji sanggup mengembalikan seluruh tanggungan utang yang di-mark up-nya. "Ya masalah ini sudah kita coba selesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Hasilnya, saudara Sri Utami sudah menyatakan sanggup untuk mengembalikan," terang Marwoto Birowo saat itu. Sementara Kancabdin Kec. Sumbergempol Drs. H. Qomarudin,MM mengatakan bahwa kasus bendaharawan Sri Utami sudah ditangani polisi, yah kita ikuti aja aturan hukum yang berlaku (adb)