Pemkot Ancam Bando Tak Berijin Di Bongkar

KRC, BLITAR -
Keberadaan reklame bando bermasalah mulai disikapi pemkot. Mereka mengumbar ancaman jika tak segera ditindaklanjuti bakal membongkar reklame tersebut. Sebab, reklame tersebut selain tak memperpanjang izin, alias ilegal.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Kantor Terpadu (KPT) Mohammad Sidik kemarin. Dia mengeluhkan keberadaan bando raksasa yang statusnya tidak jelas. "Itu yang menjadi masalah, padahal sudah kami beritahu. Kalau mau dipakai lagi ya diperpanjang izinnya, tidak seperti ini malah nggantung," keluh Sidik.

Dia menunjuk bando raksasa di pertigaan Herlingga atau Jalan Jaksa Agung Suprapto. Bando berukuran 10 x 5 menurut catatan KPT sudah habis masa izinnya sekitar Juli lalu. Pemilik yang berlokasi di Surabaya sudah diberi teguran lisan agar mengambil tindakan. Pasalnya, jalan tersebut masuk dalam jalan protokol. Tapi hingga kini, lanjut Sidik, belum ada tindakan resmi. "Belum ada," tegasnya lagi. Pemkot dalam hal ini instansi terkait, tak segan-segan membongkar jika tak mengindahkan teguran. Pasalnya, efek yang ditimbulkan cukup telak. "Salah satunya, tidak ada pemasukan dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, sekarang kan baliho dibiarkan kosong melompong," katanya.

Meski begitu, pihaknya masih memberikan tenggang waktu.

Pria asal Kesamben ini juga menambahkan, peringatan serupa juga diberikan kepada pemasang bando yang belum memiliki izin resmi. Izin bisa berupa mendirikan bangunan atau IMB, prinsip dan lain sebagainya. Pria berkacamata ini menyebut sejumlah bando yang dipasang di sejumlah trotoar. Namun, ketika diminta identitas enggan untuk menyebutkan. "Sudah ada catatannya, kalau nanti tak ada tindakan kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP," katanya lagi. Saat ini, hampir tiap sudut jalan protokol di Kota Blitar terdapat papan iklan. Papan iklan berukuran kecil hingga raksasa. Saking banyaknya, menjadikan seperti hutan iklan. Itu jelas terlihat di Jalan Merdeka. Pemkot sendiri berdalih semakin banyak papan iklan semakin bagus lantaran menjadikan pemasukan sendiri melalui retribusi. (teh)

Bupati Soeharto Raih Manggala Karya Bhakti Husada Arutala

KRC, Trenggalek
Bupati Trenggalek Soeharto meraih penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih beberaa hari lalu. Salah satunya atas keberhasilan menggalakkan warga di 50 desa agar tidak buang air besar sembarangan (BABS).

--
Berkendara melewati sungai-sungai di perkotaan maupun di desa, masih dijumpai orang yang buang air besar. Tidak saja dari segi kesehatan yang bisa memicu berbagai penyakit, secara estetika, pemandangangan orang yang sedang buang air besar, sangat tidak sedap.

Usaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk BABS inilah yang getol dilakukan pemerintahan Bupati Soeharto sejak 2006 lalu. Hasilnya, kini sudah 50 desa yang tercatat sebagai Open Defecation Free (ODF), yaitu kondisi di mana seluruh individu di suatu daerah tidak lagi buang air besar secara sembarangan.

"Keberhasilan ODF merupakan indikator kedua untuk mendapatkan penghargaan ini. Indikator pertama adalah karena bupati sebagai kepala daerah sudah menganggarkan biaya untuk kesehatan, di mana dalam tiap tahunnya ada tren peningkatan," ucap Kabid Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Trenggalek, Sutikno Slamet SKM, MM, yang turut mendampingi Soeharto saat menerima penghargaan

Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Arutala merupakan penghargaan tertinggi untuk pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi di bidang kesehatan. Untuk penanganan ODF, Trenggalek bersama dua kota lainnya, yaitu Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.

Untuk indikator pertama, peningkatan biaya untuk kesehatan, contohnya pada program ODF tadi. Disampaikan Sutikno, dari tahun 2006 lalu mulai dibiayakan sebesar Rp 100 juta. Tahun 2007 ada peningkatan anggaran sebesar Rp 380 juta, lalu tahun 2008 Rp 400 juta, dan tahun ini Rp 450 juta.

Untuk mewujudkan desa ODF dilakukan upaya penyadaran pada masyarakat desa setempat. Dengan cara, petugas kesehatan atau fasilitator memberikan penyadaran kepada warga. Tujuannya agar warga tersentak hati nuraninya, sehingga mereka secara sadar mau membuat jamban.

"Tidak ada persyaratan khusus, apakah warga harus menggunakan leher angsa, ataukah jamban cemplung. Yang penting bisa mengisolasi tinja dari lalat atau kecoa, sehingga tidak menularkan penyakit," jelas alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini.

Dari kegiatan tersebut, sejak 2006 ketika dideklarasikan pertama kali di Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu, dan delapan desa lainnya, pada Mei 2008 sampai 12 November lalu sudah ada 50 desa. Berikutnya, ditargetkan pada Desember nanti akan ada satu kecamatan ODF, dan tahun 2010 nanti se-Kabupaten Trenggalek bebas buang air besar sembarangan.

Dari hitungan matematis, atas kesadaran warga ini, sudah ada jamban cemplung sebanyak 33.775 yang jika biayanya dinilai Rp 150 ribu per unit, serta jamban leher angsa dinilai Rp 1,5 juta per unit. Jika ditotal anggaran dikeluarkan warga Rp 10,521 miliar. Padahal dana untuk fasilitastor dari APBD I , II dan World Bank hanya Rp 1,127 miliar.

Selain ODF, pilar lain yang menunjukkan keberhasilan di bidang kesehatan adalah pengelolaan air minum rumah tangga, cuci tangan dengan memakai sabun, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Mewujudkan kawasan ODF, tantangan terbesarnya justru di daerah perkotaan. Ini karena banyak pendatang yang kurang sadar pentingnya buang air besar di jamban. Sutikno mencontohkan para pedagang di pasar. Terkadang karena tidak sabar antre, mereka lebih memilih membuang air besar di sungai.

Selain dua indikator tadi, Bupati Trenggalek Soeharto juga dinilai berhasil sebagai inovator posyandu prima. Yaitu posyandu yang tidak hanya melayani balita dan ibu saja. Tapi juga manula, PAUD, dan remaja.

"Keberhasilan ini tidak bisa diraih tanpa dukugan dari berbagai pihak, masyarakat dan lintas sektor. Bahwa peran sanitasi sangatlah besar untuk meningkatkan derajat kesenatan masyarakat," pungkas Sutikno. (adb)

Ketua Dewan Merangkap Bamus

KRC, BLITAR -
Setelah dicas selama dua hari di Malang, DPRD Kabupaten Blitar mulai hari ini langsung tancap gas. Beberapa alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk akan segera dilengkapi.

Hanya ada dua badan yang diperebutkan. Yakni badan legislasi dan badan kehormatan. Sedangkan untuk badan musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (banggar) otomatis dipegang ketua. Itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. "Besok (hari ini, Red) baru akan kami musyawarahkan tentang alat kelengkapan dewan yang belum sempat terbentuk," ujar Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono kepada wartawan kemarin.

Menurut Guntur, yang dimusyawarahkan hanya pembentukan badan saja. Misalnya badan legislasi (Baleg) dan badan kehormatan (BK). Sedangkan untuk Bamus dan badan anggaran tetap akan dipenggang oleh pimpinan dewan. "Itu sesuai dengan SE mendagri, Panmus dan Panggar harus dipegang pimpinan dewan. Sedangkan dua lembaga lain bisa dijabat oleh anggota," tandas Guntur yang juga dibenarkan oleh dua wakilnya Edi Masna Nurochman dan Suswati.

Pimpinan dewan, lanjut Guntur memberikan keleluasaan kepada para anggota fraksi untuk menyodorkan nama-nama anggotanya yang pas menduduki pimpinan dua lembaga tersebut. Karena, ada kemungkinan pimpinan dua lembaga itu juga akan ditentukan dengan cara pilihan. "Kalau dengan musyawarah mufakat sulit dicapai. Ada kemungkinan pemilihan juga dilakukan dengan voting," tandas Guntur.

Namun demikian, lanjut Guntur, dua lembaga tersebut bisa mengakomodasi semua fraski yang ada. Sehingga, tidak terkesan rebutan. "Sebenarnya pimpinan dewan sudah memberikan peluang yang sama kepada semua fraksi. Namun kenyataan di lapangan, hal itu tergantung dengan hasil komunikasi intensif dari para anggota fraksi dengan fraksi yang lain. Istilahnya pandai melobi tidak. Kalau pandai ya akan terpilih," katanya.

Apa tidak ada pembagian yang sama rata? "Maunya sih begitu. Namun, kenyataan dilapangan berkata lain," kata Guntur.

Menurut Guntur, karena masing-masing fraksi memiliki keinginan masing-masing, untuk menempatkan anggota terbaiknya. (eva)

Gerak Langka Nuh Wahyudi Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar

KRC, Blitar
Bersahaja dan berkharisma. Begitulah kesan pertama yang tersirat begitu pertama berjabat tangan dengan Nuhan Wahyudi, anggota Komisi I DPRD Kota Blitar yang ditemui Koran Rakyat di tempat usahanya, sebuah showroom sepeda motor aneka merk bernama Nagashaki Motor yang bertempat di wilayah Kademangan, Blitar. Bapak tiga anak ini masih tetap sibuk mengunjungi salah satu tempat usahanya di akhir pekan di sela-sela kesibukannya sebagai anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain mengelola beberapa tempat usaha miliknya, beliau saat ini juga masih aktif sebagai Training Support MESM (Manajemen Emosi Spiritual Mayangkara) di Radio Mayangkara FM Blitar, hingga sering diundang sebagai penceramah pada pengajian yang diselenggarakan oleh berbagai kalangan.
Pendek kata, selain kesibukannya sebagai anggota DPRD Kota Blitar Periode 2009-2014, beliau masih mempunyai banyak aktifitas lain terutama yang berhubungan dengan pembinaan spiritual keagamaan yang telah menjadi bagian kehidupannya semenjak berkarier sebagai penyiar radio di Kota Blitar. Bahkan di luar segudang kegiatan yang dijalaninya sekarang, beliau masih sempat menggagas sebuah grup di situs jejaring sosial Facebook yang bernama ”Facebook Orang Blitar”, berisikan kisah-kisah penuh inspirasi yang dapat menjadi wadah bagi para anggotanya untuk saling bertukar kisah yang memotivasi diri. Berikut petikan wawancara kontributor Koran Rakyat kepada Nuhan Wahyudi di tempat usahanya, 14/9.
Koran Rakyat (KR): Pertama-tama, apakah yang Anda ucapkan begitu pertama kali mengetahui bahwa Anda telah resmi terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Blitar periode 2009-2014?
Nuhan Wahyudi (NW): Sebetulnya dalam hati saya mengucapkan, inna’illahi wa inna illahi roji’un dan alhamdulillah juga sekaligus, namun saya lebih memilih untuk tidak mengucapkan apa-apa secara langsung untuk menjaga agar saya tidak terlarut dalam kebahagiaan yang berlebihan dan juga anggapan berbeda dari orang lain... Karena saya tidak memungkiri bahwa untuk maju dalam pencalonan seperti itu pastinya membutuhkan biaya-biaya tertentu, namun toh andaikata kemarin saya belum dipercaya untuk mengemban amanah ini, saya pun telah mengikhlaskannya sebagai shodaqoh untuk semua. Ketika penetapan resmi akhirnya keluar dan saya dinyatakan terpilih sebagai anggota dewan, saya hanya berdiam diri sambil mengucap syukur kepada Allah sekaligus mawas diri bahwa jabatan yang saya terima saat ini adalah amanah dari mereka yang telah memilih saya menjadi wakilnya, sehingga saya harus bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya...
KR : Kontribusi apa saja yang telah Anda berikan bagi rakyat dalam tugas Anda saat ini sebagai wakil mereka di dewan kota?
NW : Secara jujur saya masih belum bisa banyak bekerja dikarenakan waktu pelantikan dan penetapan anggota komisi di DPRD Kota Blitar masih tergolong singkat... Kami baru dilantik bulan Agustus dan penetapan Komisi baru sebulan yang lalu, namun walaupun demikian saya pribadi tidaklah hanya berdiam diri saja dalam waktu yang masih singkat ini...
KR : Apakah Anda termasuk wakil rakyat yang suka turba (turun ke bawah) mendengar aspirasi konstituen Anda?
NW : Ya...tentu sudah jelas. Sebagai orang yang mengemban amanah dari rakyat tentunya saya harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya dan rekan-rekan di Fraksi sering menyerap aspirasi rakyat Kota Blitar dengan sering turun dan menerima baik masukan maupun kritik terhadap kinerja kami sebagai anggota dewan. Dari aspirasi yang membangun hingga laporan tentang hal-hal seperti pengaspalan jalan umum di dekat rumah warga dan lain-lain yang disampaikan ke kami.
KR : Apakah grup Facebook Orang Blitar yang Anda kelola di situs jejaring Facebook juga termasuk salah satu cara Anda menjaring aspirasi warga lewat dunia maya?
NW : Ya...sebetulnya awal keberadaan grup itu dimulai dari iseng saja karena niat awal saya hanyalah ingin membagikan inspirasi hidup kepada rekan-rekan saya pribadi, namun kemudian grup itu berkembang dengan sendirinya hingga saat ini anggotanya mencapai ribuan orang. Saat ini grup tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi sesama anggotanya untuk berbagi kisah-kisah inspiratif saja tetapi kemudian karena sekarang saya telah menjadi anggota dewan, tidak jarang juga ada banyak masukan yang saya terima lewat grup tersebut. Jadi mungkin bisa dikatakan demikian juga...
KR : Anda bisa dikatakan termasuk salah satu tokoh yang berhasil menggapai kesuksesan dalam usia yang relatif muda. Bagaimana Anda mengawali semuanya
NW : Alhamdulillah...semuanya ini saya mulai dengan ikhtiar dan ibadah yang tulus. Dulu pada awal mulanya semasa kuliah saya bekerja dengan menumpang pada orang lain, kerja membantu pekerjaan rumah di tempat orang karena saya tidak ada biaya. Kemudian berkat ketekunan, doa dan kerja keras, saya memberanikan diri untuk membuka showroom sepeda motor dengan bergabung bersama beberapa teman. Dari situlah saya mulai terjun ke dunia bisnis sampai sekarang.
KR : Sebelum merambah dunia politik Anda terlebih dahulu dikenal sebagai penyiar dan motivator dari sebuah radio swasta. Apakah di tengah kesibukan Anda saat ini sebagai anggota dewan masih menyempatkan diri untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan spiritual seperti ini?
NW : Walaupun sekarang saya sudah berstatus sebagai wakil rakyat namun saya selalu berusaha untuk menyempatkan diri apabila mendapat undangan untuk ceramah di aneka forum kajian Islam seperti pengajian dan sebagainya. Bagi saya kegiatan seperti ini adalah sarana bagi saya untuk dapat menjadi saluran manfaat bagi orang lain sesuai cita-cita saya yang ingin bermanfaat bagi sesama, sehingga saya menolak untuk menerima imbalan apapun dalam kegiatan seperti ini.
KR : Bagaimana visi dan misi Anda sebagai anggota dewan yang masih baru dilantik untuk dapat memajukan Kota Blitar? Karena banyak pendapat yang menyebutkan bahwa Blitar telah banyak memberikan sumbangsih bagi sejarah bangsa namun masih sedikit yang diberikan bagi pengembangan daerah ini...
NW : Ya...saya pun sebenarnya telah memahami kenyataan ini, namun untuk ke depannya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan kemajuan pembangunan di Kota Blitar, khususnya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan yang menjadi fokus utama saya sebagai anggota dewan. Kedepannya kami akan bekerja keras agar dapat menciptakan Kota Blitar yang lebih baik dalam periode kerja lima tahun ini. Sehingga saya baik sebagai pribadi maupun mewakili lembaga sangat mengharapkan peran aktif masyarakat Kota Blitar khususnya dalam memberikan masukan yang membangun demi kemajuan kita semua...
KR : Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Blitar tahun depan, apakah partai Anda (Partai Persatuan Pembangunan,red) telah melakukan persiapan dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut?
NH : Sejauh ini kami masih wait and see saja terhadap perkembangan persiapan pilkada. Mungkin jika partai-partai lain sudah curi start dengan membuka pendaftaran bakal calon dan sebagainya, kami masih sebatas menunggu perkembangan yang terjadi. Bukan maksud kami untuk berdiam diri dalam hal ini sekarang, namun apabila kemudian kiranya ada calon yang sesuai dengan kriteria partai dan memenuhi semua persyaratan, kenapa tidak? Yang pasti kami menginginkan bahwa siapapun nantinya calon yang akan maju dalam Pilkada tahun depan adalah calon yang terbaik yang dapat memimpin dan memajukan pembangunan Kota Blitar ke depannya.(teh)

Agus Sukarno Terancam Posisinya Sebagai Anggota Dewan

KRC, Tulungagung
Pilihan sulit harus ditentukan Agus Sukarno Putro paska ditangkap polisi dan warga saat berada dalam kamar bersama Apriliana. Dia harus mundur dari anggota DPRD Tulungagung secara sukarela. Jika tidak mau mundur sukarela, maka PKNU akan melengserkan secara paksa pria yang baru tiga bulan menjadi wakil rakyat tersebut.

Keterangan itu diungkapkan Sekretaris Tanfidz DPC PKNU Tulungagung Nur Qomarudin. Dia mengatakan, desakan mengundurkan diri merupakan hasil keputusan musyawarah jajaran dewan tanfidz DPC PKNU Tulungagung. Rapat yang digelar dua malam lalu itu untuk menindaklanjuti instruksi dari DPW PKNU Jawa Timur nomor B-185/DPW-01/IX/2009.

Rapat digelar di kantor DPC PKNU Tulungagung yang beralamatkan di jalan Mayjend Suprapto Tulungagung, sekitar pukul 20.00. Hasil rapat disampaikan ke Agus.

"Tadi pagi (kemarin, red), hasil musyawarah itu telah kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Intinya, memberikan kesempatan kepada Agus Sukarno Putro untuk segera mengundurkan diri," kata pria asal Kalidawir itu.

Bagaimana tanggapan Agus Sukarno Putro? Masih menurut Nur Qomarudin, Agus mengaku masih pikir-pikir. Namun pihaknya men-deadline tiga hari bagi Agus untuk memberikan jawaban. "Jika waktu tiga hari Agus tidak memberi jawaban, maka kami yang bertindak," ucapnya ketika dikonfirmasi wartawan kemarin.

Nur Qomarudin menegaskan, DPC PKNU Tulungagung mendesak Agus Sukarno Putro mengundurkan diri sebagai upaya menghargai status yang bersangkutan. Yakni agar status pemberhentian lebih terhormat.

"Pasalnya, meski yang bersangkutan bersedia ataupun tidak, PAW jelas dilaksanakan. Namun, alangkah lebih baik dan terhormat jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum surat PAW itu turun," tegasnya.

Seperti diberitakan DPRD Tulungagung tercoreng. Pasalnya, salah satu wakil rakyat yang terhormat, Agus Sukarno Putro digerebek polisi pada 22 Oktober lalu. Anggota dewan dari PKNU periode 2009-2014 tersebut berada satu kamar dengan Apriliana, 30, warga Perum Kutoanyar, Tulungagung.

Padahal Lia -begitu panggilan Apriliana- merupakan

PNS di Sekretariat DPRD Tulungagung. Dia juga istri dari Ptw, petugas Polres Tulungagung.

Berdasar informasi RaTu, penggerebekan dilakukan oleh 20 anggota polisi bersama 8 warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang. Penggerebekan sekitar pukul 01.30 di rumah Agus Sukarno Putro.

Polisi memeriksa Agus dan Lia. Keduanya dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara. Berkas perkara Agus dan Lia sudah dilimpahkan ke kejaksaan pada 9 November lalu. (adb)

Kejari Blitar Periksa Dugaan Korupsi Rek Penampungan 26 Miliar

KRC, Blitar
Kejaksaan Negeri Blitar segera melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dugaan kasus korupsi rekening penampungan Rp 26 Miliar. Sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Blitar bakal dimintai keterangan untuk melengkapi bukti awal yang sudah dikantongi kejaksaan.

Pemeriksaan ke sejumlah pejabat itu menjadi kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Beberapa hari lalu, kejaksanaan telah meminta keterangan dari Dodot Haryanto, ketua ormas Bocah Lembu Suro(Boles).

Rencana pemeriksaan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Safrudin melalui Kasi Intelejen M Reza W. Menurut dia, pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk melengkapi data dugaan kasus korupsi rekening penampungan Rp 26 miliar yang kini ditangani kejaksaan. "Kan masih penyelidikan. Belum masuk pada penyidik," kata Reza.

Siapa yang akan dimintai keterangan selanjutnya? Jaksa yang kerap kali ditugasi mengawal kasus korupsi ini menyebutkan sejumlah nama pejabat yang kemungkinan akan dimintai keterangan. Diantaranya, Kabag Keuangan Pemkab Blitar Ahmad Lazim dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Phalal Ali Santosa. "Pastinya, sudah kita agendakan seluruhnya. Mereka hanya dimintai keterangan, tidak lebih dari itu. Sedikit banyak mereka kan tahu masalah ini," jelasnya.

Hanya saja, saat ini lanjut Reza, sifat pemeriksaan kali ini masih sebatas penyelidikan, belum masuk ke penyidikan. Artinya, sifatnya hanya pemeriksaan awal, langkah yang dilakukan kejaksaan hanyalah sebatas mengumpulkan data dan keterangan guna melengkapi bukti awal. "Hanya melengkapi saja kok. Data awal. Masih belum masuk ke pokok materi," paparnya.

Ditempat terpisah, Hari Suwignyo, jaksa yang ditugasi mengusut kasus dugaan korupsi rekening penampungan mengaku belum tahu siapa nanti yang akan dimintai keterangan."Itu ketua tim yang menentukan. Saya hanya melaksanakan saja," imbuh Hari.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Blitar meminta keterangan Dodot Haryanto, ketua ormas Boles sebagai pelapor kasus dugaan korupsi rekening penampungan HPPT dan jasa pugut PBB di lingkup Pemkab Blitar. Pemeriksaan Dodot, hanya sebatas kapasitasnya sebagai pelapor.

Dalam kesempatan itu, Dodot yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Blitar bersama sekitar sepuluh orang, sekalian menyerahkan bukti serta data pendukung atas laporan yang disampaikannya ke kejaksaan beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, 2006 dan 2007 muncul audit BPK yang menyatakan bahwa ada dana bagi hasil PBB dan Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) yang ditampung dalam rekening penampungan Sekretaris Daerah (Sekda) Bahcthiar Sukokardjaji senilai Rp 15 miliar. Kemudian, pada tahun berikutnya, dalam audit BPK juga muncul hal serupa. Nilainya hanya sekitar Rp 1,1 miliar.(teh)

RUMAH DJALOE, RUMAH DARI KAOS ASELI BIKINAN BLITAR DAN PECINTA KOMUNITAS TEMPO DOELOE KOTA PATRIA

Dodi Prastowo (kanan) beserta rekannya, Agus, saat menyambut tamu yang datang ke Rumah Djaloe
KRC, Blitar
Berawal dari kecemburuan terhadap kota-kota lain di Indonesia yang memiliki icon fashion lokal seperti Yogyakarta dengan Dagadu-nya, atau Bandung dengan outlet-outlet distronya, beberapa anak muda Blitar yang dipelopori oleh Dodi Prastowo (32) beserta keempat rekan lain yang mengusung idealisme untuk mengangkat nama Blitar sebagai salah satu objek wisata sejarah dan budaya, mendirikan Rumah Djaloe sebagai ’distro’ dari Kaos Djaloe yang bertempat di Jln. Ir. Soekarno No. 102C, hanya beberapa puluh meter dari area Makam Bung Karno.
“DJALOE ialah kependekan dari DJAMAN DOELOE, tetapi DJALOE djoega berarti tadji ajam djantan. Dus, DJALOE BLITAR adalah tanda tjinta jang tadjam dan mendalam dari kita semoea kepada sedjarah kota ketjil jang populer..” demikianlah sepenggal ungkapan yang ditulis dalam akun Facebook Kaos Djaloe Blitar untuk menjelaskan asal-usul nama kaos berdesain unik ini.
Koran Rakyat berkesempatan mengunjungi Rumah Djaloe pada hari Sabtu, 14/11 sore untuk menuntaskan rasa keingintahuan akan keberadaan Kaos Djaloe yang lebih banyak dipromosikan lewat dunia maya di situs jejaring sosial Facebook ini. Disambut di sebuah paviliun berukuran sekitar 4x4 meter persegi yang dipenuhi oleh foto-foto klasik Blitar tempo doeloe, beberapa koleksi barang dan buku-buku antik yang dapat dibaca di tempat, dan tentunya koleksi Kaos Djaloe yang dipajang secara sederhana di sudut ruangan, kedua ’punggawa’ berkacamata dari Rumah Djaloe menyambut KR dengan ramah dan bersahaja.

”Siapa saja boleh untuk datang ke sini tanpa harus ada keterikatan untuk membeli, kok, Mbak,” jelas Dodi, salah satu pendiri Kaos Djaloe. ”Karena,” lanjutnya, ”Rumah Djaloe bukan hanya berfungsi sebagai tempat display Kaos Djaloe, tapi mungkin lebih ke arah rumah bagi para pecinta komunitas tempo doeloe di Kota Blitar,” ungkapnya dengan santun.
Berdasarkan pengamatan KR dari buku tamu yang terdapat di meja tempat kami berbincang-bincang, hampir setiap hari selalu ada saja pengunjung baik dari luar maupun dalam kota yang singgah ke Rumah Djaloe, mulai dari sekedar ingin menuntaskan rasa penasaran hingga akhirnya memborong beberapa kaos buatan asli putera daerah Blitar ini.
”Pada awalnya kami hanya memproduksi beberapa potong saja, namun kebetulan pada waktu itu ada rekan saya yang menawarkan kaos ini pada pak Walikota yang akhirnya membeli edisi pertama kami. Wah...senangnya bukan main, kaos kami dalam edisi perdananya sudah dinikmati pak Walikota.,” jelasnya lagi kemudian.
Kaos Djaloe memang belum lama dipasarkan secara umum kepada masyarakat luas semenjak Oktober 2009 lewat Facebook dan situs resmi mereka, www.djaloe.com. Setiap kali ada pengunjung yang membeli atau bahkan hanya memberikan kesan-pesan dalam buku tamu yang disodorkan akan selalu di-publish lewat status update akun Facebook milik Kaos Djaloe sehingga memberi kesan bahwa Rumah Djaloe memang bukan semata-mata sebagai tempat penjualan Kaos Djaloe saja, tetapi juga sebagai rumah singgah bagi siapapun yang ingin bernostalgia dengan kenangan masa lampau di kota Blitar.



Koleksi Buku-buku Rumah Djaloe yang dapat dibaca di tempat

Kesan tersebut dapat dilihat dari disediakannya koleksi buku-buku dan majalah dari berbagai tema yang sengaja diperuntukkan bagi siapapun yang berkunjung ke Rumah Djaloe untuk dibaca si tempat. Selain itu terdapat juga beberapa eksemplar buku yang ditulis oleh sebagai referensi bagi mereka yang ingin mempelajari riwayat sejarah kota Blitar.
Keberadaan Rumah Djaloe yang agak tersembunyi tidak menyurutkan niat kepada para pengunjung yang ingin tahu lebih banyak tentang Kaos Djaloe dan para pendirinya yang berani mengusung ’the spirit of indie’ sebagai prinsip usaha mereka.
”Kaos Djaloe ini diawali dari keprihatinan kami sebagai generasi muda Blitar akan minimnya daya tarik wisata di kota ini. Maka dengan modal nekat inilah kami bertekad untuk dapat menjadikan Kaos Djaloe sebagai salah satu cinderamata ’wajib’ bagi setiap orang yang berkunjung ke Blitar. Seperti motto kami sebagai ’Kaos Tanda Tjinta dari Blitar’. Kami memulai semua ini dengan swadaya antar teman-teman yang memiliki ide yang sama dengan kami untuk membuat icon baru kota ini, bisa dibilang proyek idealis sebatulnya, karena kami mengusahakan semua ini secara mandiri, tanpa perhatian pemerintah daerah, untuk dapat melestarikan sejarah Blitar dengan cara yang kami bisa saat ini,” lanjut Dodi kemudian.



Sudut display Kaos Djaloe yang sederhana diantara koleksi foto-foto Blitar tempo doeloe dan radio antik

Kaos Djaloe saat ini telah mengeluarkan edisi ke-4 nya dengan konsep yang berbeda pada setiap edisinya. Dengan edisi pertama yang mengusung lambang Kota Blitar pada tahun 1920, kini edisi terbaru mengusung gambar Bung Karno ketika masih remaja sebagai modelnya.
”Kami tidak menampilkan Bung Karno dalam figur dewasa yang sudah banyak dipublikasikan secara besar-besaran, namun kami sengaja menampilkan sosok Bung Karno yang masih muda dengan kutipan tulisan-tulisannya agar menginspirasi para pemakainya juga untuk tetap berjiwa muda walaupun juga sebagai pecinta tempo doeloe...”
Penasaran dengan koleksi terbaru dari Kaos Djaloe? Rumah Djaloe senantiasa terbuka lebar bagi siapapun yang singgah ke tempat ini jika Anda kebetulan lewat di Jln. Ir. Soekarno selepas berziarah ke kompleks Makam Bung Karno Blitar sekitar 300 meter ke selatan. Sebuah spanduk berukuran cukup besar berwarna hijau dengan tulisan ”Rumah Djaloe” menandakan lokasi rumah itu berada di selatan jalan. Kru Rumah Djaloe yang ramah siap menyambut Anda untuk sejenak menjelajah masa lalu dan merenungkan masa depan lewat semangat Bung Karno yang tak pernah lekang dimakan jaman. (teh).

Di[persoalkan Proyek 2,4 M Sumber APBD Trenggalek

KRC, Trenggalek
Tiga kejanggalan mewarnai proyek pengadaan semen untuk pemberian stimulan pembangunan desa. Proyek tersebut didanai Rp 2,4 miliar yang bersumber dari APBD 2009.

Kejanggalan diungkap sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Konsultan Rakyat saat hearing dengan komisi III DPRD Trenggalek, beberapa waktu lalu.

Pertama, proyek pengadaan semen dilelang hingga tiga kali namun tidak memunculkan pemenang. Anehnya, proyek tetap berjalan.

Kedua, terdapat perubahan dalam dokumen pengadaan semen. Di dokumen pertama menyebutkan jumlah kebutuhan semen mencapai 56.279 zak dengan ukuran satu zak 40 kg. Tapi di dokumen pengadaan ketiga jumlahnya menjadi 51.160 zak. Atau turun 5.119 zak.

Ketiga, jumlah dana juga berubah. Pada lelang pertama, disediakan dana Rp 2.419.997.000. Pada lelangan ketiga dana berkurang hingga tinggal Rp 2.419.868.000.

Menurut Ketua Konsultan Rakyat Doding Rahmadi,

pembukaan lelang pertama berlangsung sekitar Juli lalu dinyatakan gagal. Itu disebabkan hanya satu yang memasukkan penawaran. Padahal 31 rekanan yang mendaftar.

Lelang kedua bertempat di aula sekda juga gagal. Dari lima rekanan yang mendaftar, hanya empat yang memasukan penawaran. Begitu pula ketika lelang ke tiga tetap saja dinyatakan gagal oleh panitia.

"Anehnya, proyek pengadaan semen kok tetap jalan?

Padahal sudah dinyatakan gagal untuk ke tiga kalinya. Atau tidak ada pemenangnya," ujarnya.

Menurut dia, jika dilakukan penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang yang memasukkan penawaran yang memenuhi persyaratan hanya satu. Masih menurut Doding Rahmadi, semua peserta memenuhi persyaratan.

Sementara itu paniti lelang yang diwakili Rubianto mengatakan, pelaksanan lelang telah menuhi syaratan sesuai Kepres nomor 80/2003. Kegagalan lelang tahap pertama karena peserta lelang menilai harga terlalu redah. Untuk tahap selanjutnya, lelang gagal kerena peserta kurang memenuhi syarat, baik itu RKS (Rencana Kerja Sementara), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Perusahaan Kena Pajak (PKP).

Lanjut Rubianto, Meski panitia melakukan perubahan dokumen administrasi tetap saja lelang dinyatakan gagal. Untuk itu panitia mengambil langkah sesuai kepres bab II (7) e. Yakni harus mengundang lagi atau melakukan evaluasi terhadap rekanan, evaluasi administrasi serta evalusi kualifikasi.

Ketika panitia melapor ke Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek Ir Cipto Wiyono, akhirnya menunjuk Toko Altek sebagai pemenang lelang. Toko Altek dinilai memenuhi kriteria. "Meski terdapat kekurangan di

administrasi tapi bisa segera diperbaiki," katanya.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek Miklasiati selaku pimpinan rapat mengatakan, jika lelang pengadaan semen dinilai sudah sesuai prosedur. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi.(adb)

Dikeluhkan Layanan Pasien Miskin RS dr.Soedono

KRC, TRENGGALEK –
Dugaan adanya oknum karyawan yang memproyek pasien persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedomo, Trenggalek, ternyata tak direspon oleh pimpinan rumah sakit tersebut. Bahkan tak ada teguran terhadap oknum karyawan yang dinilai merugikan pasien dari keluarga miskin itu.

Hal ini diungkapkan Humas RSUD dr. Soedomo, Edy Wiyono. Dikatakan dia, pihaknya belum bisa mengambil langkah apapun terkait adanya dugaan dari oknum karyawan yang memafaatkan pasien miskin. "Kami belum bertemu dengan staf maupun kepala bidang terkait adanya informasi tersebut,"kata Edy kemarin

Menurut rencana, lanjut Edy, akan diadakan pertemuan antara kepala bidang perawatan serta kepala bidang pelayanan medik. Karena, kedua bidang itu yang langsung berkaitan dengan oknum karyawan tersebut, atau bagaimana praktik di lapangan selama ini.

Namun kapan pertemuan itu dilakukan, Edy mengaku belum bisa memastikan waktunya. "Kami belum mengetahui. Sebab saya saat ini masih berada di Bandung, ada acara penyusunan anggaran keuangan bersama departemen kesehatan hingga senin mendatang," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan melalui telephone selulernya.

Yang pasti, menurut Edy Wiyono, kebijakan untuk merekomendasikan membeli peralatan persalinan seperti grita, under pet, dan perlak kepada pasien miskin, dengan merujuk ke toko tertentu itu salah. Apalagi, ketika itu disinyalir harga yang dijual di toko tersebut lebih mahal dari harga umumnya. Semetara barang yang dijual di toko tersebut dipasok dari dalam rumah sakit. "Itu semua masih belum mengetahui kebenarannya. Lihat saja nanti, jika sudah ada petemuan," tegas Edy, yang juga menjabat sebagai Kepala Tata Usaha RSUD dr. Soedomo itu.

Meski begitu, dia menambahkan, jika memang benar-benar ada, berarti sangat merugikan lembaga publik yang melayani jasa kesehatan itu sendiri. Hanya karena perbuatan oknum tertentu bisa merusak citra rumah sakit ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Ahmad Jauzi Turseno, dikonfirmasi mengaku belum bisa banyak berkomentar tentang adanya dugaan memproyek pasien miskin ini. Sebab, menurut dia, masih dipelajari apakah memang kasus tersebut ada kebenarnya.

Seperti diberitakan kemarin, karyawan rumah sakit diduga memproyek pasien di dalam ruang pelayann persalinan. Modusnya, oknum karyawan tersebut bekerja sama dengan toko yang berada tak jauh dari rumah sakit ini. Dengan cara memberi secarik kertas untuk membeli perlengkapan saat persalinan, seperti grita, under ped (penampung darah), dan duk (perlak).

Sementara itu, untuk barang-barang tersebut di stok oknum karyawan rumah sakit itu sendiri. Untuk harganya pun lebih mahal dari harga jual di pasaran umumnya, selisih.(adb)

Sebanyak 250 warga mendapat Bantuanjn Dari PLN UPJ Campurdarat

KRC,Tulungaggung
PLN UPJ Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Rabu 21 Oktober 2009 punya gawe. Hal itu berkaitan dengan peringatan Hari Kelistrikan Nasional (Harliknas) yang ke 64, yang jatuh pada tanggal 25 Oktober dengan acara kegiatan Bhakti Sosial. Rangkaian pelaksanaan Bhakti Sosial berupa bantuan langsung oleh tim PLN UPJ Campurdarat kepada masyarakat itu, dipusatkan disekitar wilayah kerja UPJ Campurdarat, adapun pelaksanaanya kemarin berpusat di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
Manager PLN UPJ Campurdarat H. Kusdiyanto mengayatakan, kegiatan Bhakti Sosial tersebut, adalah bukti pelayanan PLN selama ini berjalan dengan bak. Karena melayani masyarakat, sesunguhnya merupakan amanat yang mesti dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
Meski dalam bentuk bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sejumlah dana yang menelan biaya sekitar 50 juta, namun diberikan dengan rasa ikhlas. Sebanyak 250 orang warga masyarakat menerima bantuan dengan hati lega. Itulah bukti kepedulian PLN kepada masyarakat yang terjalin baik selama ini.
“Selain membantu warga ang kurang mampu, kami juga memberikan bantuan kepada masjid” ujar H. Kusdiyanto kepada Koran Rakyat belum lama ini.
Menurutnya, terjalinnya hubungan harmonis kepada masyarakat terutama pelanggan listrik, sudah terbiasa dia jalin dengan sebaik-baiknya.
Hal itu dibenarkan dengan pernyataan Agung Priono warga Ngunut, dia menilai ketika Bapak Manager Kusdiyanto memegang wilayah Ngunut beberapa tahun yang lalu sangat baik dan semanak serta mempunyai solidaritas yang amat tinggi dan penuh persaudaraan. Hal senada juga dikatakan Mas Suwandi warga Bandung, dia menyatakan yang sama, pelayanan PLN di wilayahnya cukup kondusif.
Menyinggung soal kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka Harliknas ke 64 yang dilaksanakan oleh PLN UPJ Campurdarat, H. Kusdianto menyatakan bantuan itu murni, semata – mata untuk menjaga silaturahmi kepada sesama umat muslim. Sudah sewajarnya warga yang kurang beruntung mendapat bantuan.
“ Kami selalu ikhlas menjalani tanpa ada rasa pamrih dengan cara pendekatan serta kekeluargaan, alhasil semua majalah dapat segera diatasi”, ujar ayah 1 anak yang bertempat tinggal di kediri itu, seraya menambah pihaknya selalu terbuka dalam semua hal.
“ Niscaya Tuhan yang memberikan balasan “, katanya (adb).

Juli 2010 Genderang Pilwali Blitar Ditabuh

KRC BLITAR -
KPUD Kota Blitar memastikan pelaksanaan pemilihan wali kota (pilwali) 2010 pada 3 Juli tahun depan. Tanggal dan bulan itu berarti sama dengan pelaksanaan pilwali 2004 lalu.

Humas KPUD Andreas Edison mengatakan, jadwal pilwali itu berarti sebulan sebelum masa jabatan Wali Kota Djarot Saiful Hidayat dan Wawali Endro Hermono, berakhir. Hal ini adalah jawaban dari wacana yang ada sebelumnya, bahwa pemerintah menginginkan pilwali dipercepat setidaknya bulan Februari. "Menilai kesiapan kita, maka Juli adalah waktu yang tepat," kata Andreas.

Pilwali ini akan diadakan pada 3 Juli 2010 dengan agenda pemungutan suara. Kemudian pada 4-8 Juli dilakukan penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Lalu pada 9-11 Juli dilakukakan penghitungan di KPU. Tanggal 12-14 diagendakan memberi kesempatan untuk pengajuan gugatan. Jika tak ada gugatan maka 15 Juli 2010 adalah penetapan wali kota dan wakil walikota yang baru. "Jika semuanya lancar pelantikan diadakan pada 3 Agustus 2010," terang Andreas.

Apabila pilwali tersebut berlangsung dua putaran maka pemungutan suara dilakukan pada 26 September 2010. "Untuk pelantikannya bila ada dua putaran, ya 6 Oktober 2010," ungkapnya lagi.

Mengenai penetapan anggaran dan tahapan pelaksanaan pilwali hingga berita ini ditulis masih dirundingkan dalam rapat pleno KPUD Kota Blitar.

Dalam pemberian tanda pada surat suara di pilwali, berbeda dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif yang dicontreng. Dalam pilwali, pemilih hendaknya mencoblos surat suara. Hal ini merujuk pada UU No 32 tahun 2004 tentang pilkada dan PP No 49 tahun 2009 tentang cara pemberian tanda pada surat suara. "Yaitu dengan dicoblos," tukas Andreas.

Meskipun jadwal pilwali telah diputuskan kemarin, namun belum ada kejelasan mengenai pembentukan panitia pengawas pilwali. Sementara, panwas pilpres lalu akan dibubarkan pada Desember 2009. "Belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai pembentukan panwas," tutur Andrias. (adb/tung)

Digrebek Anggota Dewan Diduga Selingkuh

KRC,TULUNGAGUNG -
Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), ASP, diperiksa di markas Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung atas dugaan selingkuh, Kamis (22/10).

Ia digerebek warga saat bersama dengan teman perempuannya, IK, yang juga merupakan staf di Kantor DPRD setempat. Keduanya digerebek saat berada di dalam rumah orangtua IK, yang beralamat di Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, Rabu (21/10) dini hari.

Kasus itu terungkap saat warga memergoki kedunya terlihat masuk di rumah ibunda IK tersebut, padahal IK sendiri juga sudah mempunyai suami yang saat ini bekerja sebagai anggota di Polres Tulungagung. Karena mencurigakan, akhirnya warga menggerebek lokasi rumah itu, dan langsung melaporkan ke Mapolres setempat.

Hingga kini, petugas juga masih memeriksa anggota DPRD yang terpilih dari daerah pilihan lima (Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Karangrejo, dan Sendang) tersebut. Namun, saat wartawan hendak mengambil gambar maupun wawancara dengan anggota DPRD dari Kecamatan Gondang tersebut, polisi juga terkesan tidak memperbolehkanya. Akhirnya, para wartawan terpaksa mencuri-curi gambar saat petugas memeriksanya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Tulungagung, AKP Priono mengatakan, pihaknya belum bisa memberi keterangan apapun terkait dengan kasus tersebut. “Kami masih melakukan penyelidikan atas kasus itu,” katanya. (adb)

PINDANG KELOMPOK MINA MANDIRI DINILAI TIM TINGKAT 1 JATIM

KRC,Tulungagung
Kelompok pengolah Ikan Mina Mandiri Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, ketika membuat ikan Pindang dinilai oleh Tim Penilai Tingkat Jawa Timur, Selasa, 2 Juni 2009. Kelompok pengolah ikan ini dinilai dalam lomba UKM (Usaha Kecil Menengah) terbaik, sedangkan penilaian berlangsung di rumah Ketua Kelompok Mina Mandiri, Suyono yang disambut mars Mina Mandiri.. Dalam acara tersebut tampak hadir ditempat itu antara lain bupati Tulungagung yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Setyowati MM, Asisten 2 atau asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Tulungagung, Drs. Kabib Msi yang didampingi sekretarisnya Drs. Sunaryo dan Camat Campurdarat Drs. Janu Sukito, serta Kades Ngentrong Mujito dan yang lainnya.

Membuat pindang oleh kelompok mina mandiri

Dra. Hj. Setyowati MM, ketika membacakan sambutan Bupati Tulungagung antara lain menitipkan salam dan hormat serta sejahtera kepada semua yang hadir ditempat itu. Semoga pertemuan atau penilaian lomba ini dapat membawa manfaat. Sebab selain penilaian tim juga mengadakan pembinaan yang tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dikatakan pula, bahwa Kabupaten Tulungagung pernah menjuarai tingkat nasional di tahun 2005/2006 lalu, dalam lomba ikan hias. Sedangkan tanggal 24 Juni 2009 Kabupaten Tulungagung juga akan dinilai oleh Tingkat Nasional dalam lomba beternak lele.
Tim penilai Tingkat Jawa Timur diketuai Retno Utami M Kes, bersama kedua temannya yaitu Pratiwi dan Anwar Sobari. Retno Utami dalam sambutannya antara lain menjelaskan bahwa, yang dinilai ada dua aspek terdii aspek manajemen administrasi dan aspek teknis. Dimaksudkan aspek manajemen administrasi diantaranya tentang pengadaan dan penjualan serta yang lainnya. Sedangkan aspek teknis diantaranya adalah tempat pengolahan dan prosesnya . Khususnya untuk aspek teknis memiliki acuan yang tepat.
Dikatakan pula bahwa penilaian yang dilakukan tidak berat sebelah. Selain itu juga menilai tentang lokasi, penyegaran, pengolahan dan penyejukan sanitarsi. Tim penilai bukan hanya melihat kesalahan-kesalahan saja namun juga menunjukkan cara-cara yang betul.
Kades Ngentrong Mujito dan Suyono Ketua kelompok mina mandiri menyambut baik kedatangan tim penilai maupun kedatangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung.
Ketua Kelompok pengolah ikan pindang Mina Mandiri, Suyono, menjelaskan bahwa Kecamatan Campurdarat yang terdiri dari beberapa Desa, hanya Desa Ngentrong lah yang memiliki kelompok pengolah ikan berbentuk pindang. Menurutnya, ikan pindang digemari oleh semua kalangan. Sehingga tidak jaranglah apabila Kelompok Mina Mandiri yang sekretarisnya Heru dan bendaharanya Kotimah berdiri sejak Nopember 2008, kehabisan stok pengiriman.
Selanjutnya, rombongan tim penilai menuju ke tempat penilaian yang utamanya berada di belakang rumah Suyono. Ditempat itu secara langsung tim penilai tahu bagaimana proses pembuatan ikan pindang. Mulai perebusan, pemrosesan hingga sampai bentuk jadi dan sudah dikemas kedalam besek yang siap untuk di jual. (atris db, nr)

Adipura Kota Sedang Kembali Direbut Kab Tulungagung

KRC, Tulungagung

Kabupaten Tulungagung pada tahun 2009 ini kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah berupa penganugrahan Adipura untuk kategori Kota Sedang, disampaikan oleh Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Zainal Arifin, SE, MM melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pemkab Tulungagung Asaf Doswarso. Menurut Asaf pemberian penghargaan Adipura ini diterima langsung oleh Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM dan pemberianya dilakukan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara Jln Merdeka Timur Jakarta pada Jum�at 5 juni 2009 yang bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2009 dengan tema �BERSAMA SELAMATKAN BUMI DARI PERUBAHAN IKLIM � dengan disaksikan para tamu undangan yang terdiri dari Walikota dan Bupati seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan serupa. Asaf juga menginformasikan bahwa aspek yang dinilai dalam Adipura ini adalah Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, dan Keteduhan di lingkungan Perumahan, Jalan Umum, Pasar, Pertokoan, Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Hutan Kota, Taman Kota , Terminal Bus , Stasiun KA , Sungai serta Ketertiban PK5. Untuk sistem penilaian menurut Asaf dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahunnya, yakni pada bulan Oktober hingga November untuk tahap pertama, kemudian pada bulan februari hingga maret untuk tahap kedua dan tahap ketiga berupa Verivikasi yang dilaksanakan pada bulan April. Asaf juga berharap kepada warga masyarakat untuk menjaga apa yang diperoleh selama ini dengan cara selalu meningkatkan kebersihan , keteduhan, dan kenyamanan di Kota Tulungagung, diantarannya dengan membuang sampah pada tempatnya . Sementara itu untuk kedepan perlu kerja keras dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga kebersihan kota Tulungagung akan lebih baik lagi, dan lebih nyaman dimasa yang akan datang. Dengan perolehan penghargaan Adipura yang ke empat ini sekali lagi menunjukan bukti dibawah kepemimpinan Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM dalam menjalankan Pemerintahannya Pemkab Tulungagung dalam melaksanakan pembangunan betul- betul memperhatikan aspek lingkungan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk diketahui dalam pemberian penghargaan Adipura ini Tulungagung memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan kota - kota lain ( untuk kategori kota sedang ) yang mendapatkan penghargaan serupa dari pemerintah. , dengan diterimanya penghargaan ini Pemkab Tulungagung selama dibawah kepemimpinan Bupati Ir Heru Tjahjono, MM hingga tahun 2009 telah memperoleh empat penghargaan Adipura. Upaya pemkab dalam mempertahankan perolehan Adipura serta memperoleh Adipura Kencana ini pada tahun depan pihak pemkab telah mempersiapkan beberapa agenda kegiatan, diantaranya melakukan sosialisasi pengelolaan sampah 3R ( Reduce, Reuse, dan Recycle ) dan pembuatan komposting pada skala rumah tangga guna mengurangi jumlah sampah yang terangkut. disamping itu melakukan perbaikan pengelolaan tempat Pembuangan Akhir Sampah di TPA segawe serta membuat percontohan lubang bio pori ( di sekolah � sekolah ) yang dipergunakan untuk menambah debit air bawah tanah serta melakukan penambahan tanaman peneduh di wilayah perkotaan Untuk diketahui dalam peng�hargaan Adipura kali ini, Tulungagung juga mendapat Adiwiyata Mandiri yang jatuh di SDN1 Kampung�dalem. Tropi Adiwiyata Mandiri juga diserahkan langsung oleh Presiden SBY kepada kepala SDN1 Kampungdalem Supardi, juga di Istana Negara pada Jumat kemarin. ( atris db,nr)

Di Tuding Mark up Bendaharawan Berurusan Dengan Polisi

KRC,TULUNGAGUNG -

Sri Utami bernasib sial, Kemarin, warga Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir itu dijebloskan tahanan. Dia resmi menjadi tersangka tunggal dugaan penggelembungan dana pinjaman anggota PGRI Sumbergempol ke BRI setempat. Selain itu, wanita usia 40 tahunan itu juga dicopot dari jabatannya, yakni bendahara gaji guru cabang Dinas Pendidikan Sumbergempol. Penetapan status tahanan atas Sri Utami disampaikan Kapolsek Sumbergempol AKP Rohadi. Pencopotan jabatan Sri Utami disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Maryoto Birowo. Sejak digelandang menuju ruang penyidik polsek pada Jumat (1/2) tersangka terus diperiksa secara intesif. Sri Utami bahkan harus menginap semalaman untuk menuntaskan proses penyidikan. "Ya, siangnya kami harus melakukan pendalaman ulang atas hasil penyidikan sebelumnya. Sore tadi (kemarin, red) sekitar pukul 17.00 tersangka resmi kami tahan," terang AKP Rohadi. Sri Utama bakal dijerat pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.Untuk memperkuat hasil penyidikan, lanjut Rohadi, total sudah 10 saksi dimintai keterangan polisi. Mulai dari kesaksian sejumlah korban, rekan kerja tersangka di bagian bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Sumbergempol maupun saksi ahli dari BRI setempat. "Hasilnya semua memberatkan tersangka," lanjut mantan Kapolsek Ngunut ini tegas. Namun, Rohadi buru-buru mengklarifikasi bahwa pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Artinya, meski Sri Utami telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan ditahan, vonis atas tuduhan tindak pidana penggelapan baru akan ditentukan melalui sidang di pengadilan. "Segera setelah penyidikan rampung, berkas akan kami kirim ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Tapi sementara ini penyidik masih membutuhkan keterangan beberapa saksi tambahan," ujarnya.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jumat (1/2) lalu puluhan guru melurug Kantor Cabang Dinas Sumbergempol. Di sana para guru ini meminta dipertemukan dengan bendahara gaji Sri Utami. Selain untuk mengambil gaji, juga mempertanyakan tentang dugaan jumlah pinjaman guru anggota PGRI ke BRI yang digelembungkan. Besarnya pinjaman itu tak sesuai dengan plafon yang diajukan semula. Contohnya, seorang guru yang awalnya mengajukan pinjaman Rp 20 juta, tetapi oleh Sri Utami justru dibesarkan saat realisasi di perbankan. "Ini kan penipuan. Kami merasa dirugikan," ujar seorang guru.Kedatangan para guru waktu itu sempat menimbulkan kericuhan. Akhirnya, persoalan itu diselesaikan oleh polsek. Sekitar pukul 17.30, Sri Utami dibawa ke mapolsek. Keterangan yang berhasil diperoleh koran ini dari beberapa sumber anggota PGRI menyebut sedikitnya ada 70 guru yang dicatut Sri Utami untuk menarik pinjaman ke BRI. Modusnya dengan menggelembungkan besar pinjaman yang diajukan guru/anggota PGRI ke Bank BRI. Besar mark up yang dilakukan warga Jabon, Kalidawir itu konon mencapai ratusan juta rupiah. Total pinjaman yang ditanggung 70 guru di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbergempol sendiri menurut catatan di BRI ada sekitar Rp 500-an juta. Dari jumlah itu, yang resmi menjadi piutang 70 guru Sumbergempol diperkirakan cuma Rp 300 - Rp 350-an juta. Selebihnya merupakan tanggungan ’utang’ Sri Utami yang dibebankan ke 70 guru tadi. "Kasus ini baru terbongkar saat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumbergempol Pak Jaenal Abidin menanyakan jumlah guru yang berutang ke bank. Bukannya segera dijawab, bendahara dinas Sri Utami malah tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Dari situlah semua tindak kejahatan Bu Sri terbongkar," tutur salah seorang sumber Ratu di PGRI Sumbergempol. Sayang, penanganan kasus ini terkesan berlarut-larut. Ini juga tidak lepas dari sikap kurang proaktif yang ditunjukan bendahara Sri Utami yang tidak masuk kerja hingga dua bulan. Baru awal Mei 2007 wanita berumur 45 tahun itu masuk lagi dan langsung mengikuti proses sidang internal. Hasilnya, di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Marwoto Birowo maupun Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumbergempol Zaenal Abidin dia berjanji sanggup mengembalikan seluruh tanggungan utang yang di-mark up-nya. "Ya masalah ini sudah kita coba selesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Hasilnya, saudara Sri Utami sudah menyatakan sanggup untuk mengembalikan," terang Marwoto Birowo saat itu. Sementara Kancabdin Kec. Sumbergempol Drs. H. Qomarudin,MM mengatakan bahwa kasus bendaharawan Sri Utami sudah ditangani polisi, yah kita ikuti aja aturan hukum yang berlaku (adb)

Ny.Garjati Heru Tjahyono Istri Bupati Pimpin Tanam Pohon

KRC, Tulungagung
Peringatan Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 desember 2007 kemarin di Tulungagung masih berlanjut, terbukti Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam memperingati hari ibu ini pada jum’at 4 januari 2007 menyelengarakan rangkaian peringatan hari ibu yang ke 79 tahun 2007 dan kesatuan gerak PKK ke 35 dengan bentuk aksi penanama pohon yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Garjati Heru Tjahjono, MM.
Kegiatan aksi yang dipusatkan Lapangan SMA I Boyolangu ini diikuti oleh seluruh siswa SMAN I Boyolangu dan SMPN I Boyolangu serta dihadiri oleh Kepala Dinas / Badan/ Kantor lingkup Pemkab Tulungagung, Anggota PKK Kabupaten, Karyawan - Karyawati lingkup Dinas Pendidikan, dan para Anggota GOW se Kabupaten Tulungagung.
Pelanksanaan penanaman pohon yang didahului dengan upacara dan penyerahan bibit pohon dan bingkisan kepada para pesuruh sekolah SMP I dan SMA I Boyolangu secara simbolis kepada 11 orang oleh Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung ini berlangsung sukses meski diterpa hujan.
Ketua pelaksana kegiatan ibu Tato Widodo dalam sambutan laporanya mengatakan bahwa sebagai mana yang diketahui bersama bahwa apa yang terjadi pada saat ini bahwa dampak dari perubahan iklim sekarang sudah kita rasakan akibatnya,, kondisi lingkungan yang rusak telah membawa kesengsaraan bagi masyarakat mengakibatkan bencana banjir tanah longsor dan lain sebagainya, mengatasi kondisi seperti sekarang ini maka kami para ibu dan segenap komponen organisasi wanita merasa terpanggil untuk ikut berperan serta mencegah agar kerusakan alam dapat dicegah bahkan bisa diperbaiki, sejalan dengan maksud tersebut maka dalam rangka memperingati hari ibu dan hari kesatuan gerak PKK tahun 2007 kami mengadakan berbagai bakti sosial satu diantaranya adalah gerakan kebersihan dan penghijauan lingkungan sekolah, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan perempuan tanam dan pelihara pohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 desember 2007, adapun mengenai pel;aksanaak kegiatan selengkapnya di laporkan sebagai berikut : dasar kegiatan adalah program kerja panitia peringatan hari ibu dan kesatuan Gerak PKK tingkat Kabupaten Tulungaung tahunn 2007, Nama kegiatan adalah gerakan kenersihan dan penghijaun di lingkungan sekolah, waktu pelaksanaan hari jum’at tanggal 4 januari 2008. sararan SMU negeri Boyolangu, peserta kegiatan adalah organisasi wanita yang tergabung dalam GOW kabupaten tulungagung, PKK Kabupaten Tulungagung dan Penggerak PKK Kecamatan Boyolagu, Panitia peringatan Hari ibu. Untuk jenis tanaman yang ditanam adalash a untuk smu boyolagu pohon glodog 140, sikap botol 10 batang, sawo manila 10 batang, mangga (adb)

Tikus Meraja Lelah Serang 750 Hektar Lahan sawah

KRC, TULUNGAGUNG -
Hama tikus yang ’menyerang’ persawahan enam desa di Kecamatan Boyolangu, membuat petani gerah. Kemarin, menjelang memasuki musim tanam, mereka serentak membasmi hewan pengerat tanaman padi. Tikus-tikus itu ditangkap kemudian dibakar untuk makanan ikan lele. Cara basmi oleh petani Desa Wajaklor, Wajakkidul, Serut, Sanggrahan, Pucung dan Boyolangu itu masih tergolong konvensional. Mereka tidak menggunakan obat atau racun pembasmi tikus. Tapi ramai-ramai menangkap tikus yang sembunyi di dalam lubang tanah. Dengan menggunakan alat seadanya mulai dari cangkul, besi batangan, kayu dan bambu mereka berlomba memburu tikus yang selama ini sering merugikan petani. Wilayah gerebekan terutama difokuskan di pematang sawah dan tepian irigasi sungai. Di tempat relatif basah ini biasanya tikus bersembunyi. Yaitu dengan berlindung di dalam liang berkedalaman antara 1010-50 sentimeter. Untuk menemukan tikus buruannya, petani harus mencangkul lubang atau menyiramkan air sungai ke mulut liang tempat persembunyian. "Kami tidak bisa membiarkan hama tikus semakin berkembang biak dan merusak bibit padi yang saat ini sudah memasuki musim tanam," kata Joko Saptomo, Sekdes Wajaklor. Hasilnya gerebakan itu lumayan menggembirakan. Petani mendapat hasil tangkapannya hingga ratusan ekor. Tikus-tikus itu dikumpulkan. Agar tidak lari, kumpulan tikus tu untuk dikubur dalam tanah, lantas kalau sudah banyak dibakar. "Sudah dua bulan ini serangan hama tikus muncul. Beruntung saat itu tanaman palawija petani sudah memasuki masa panen," tutur Sariman, salat satu petani Wajaklor yang kemarin ikut gerebekan. Diketahui, luas areal sawah yang terserang hama tikus di enam desa itu ditaksir mencapai 750 hektare. Hampir bersamaan, ratusan petani bersama perangkat desa setempat melakukan operasi pembasmian tikus mulai pukul 07.30 hingga selesai. Sejak wabah tikus mulai muncul dua bulan lalu, operasi ’gerebekan’ baru pertama kali kemarin dilakukan. Karena tidak mungkin sekaligus membasmi tikus secara keseluruhan, petani dipandu aparat masing-masing berencana untuk melakukan gerebekan secara rutin. Minimal 2 atau 4 minggu sekali dengan harapan serangan hama tikus bisa diminimalisir sekecil mungkin.(adb)

Rombongan DPR RI Sidak Tulungagung

KRC, Tulungagung
Sebuah industri pengelola batu yang terletak di Dusun Campur Kuntul Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung yaitu CV Java Stone, pada hari jum”at 4 Januari 2008 sekitar pukul 15.00 telah dikunjungi Ketua DPR RI Agung Laksono berserta rombongan. Kegiatan Kunjungan bertujuan untuk melihat dari dekat tentang industri kerajinan rakyat yang cukup menarik dan bersilaturahmi dengan pengusaha batu marmer dan tokoh masyarakat serta pemuda di Kecamatan Campurdarat.
Kunjungan Ketua DPR RI itu diikuti sekitar 25 orang dan diterima oleh Adriyanto manager marketing yang membuat berbagai perabotan dari batu, baik batu marmer maupun batu kali. Nampak hadir pada kesempatan itu: Anggota DPR RI , Dr. H Sunaryo Ketua Dewan perwakilan Daerah Golkar Propinsi Jawa Timur.
Kegiatan berlangsung sekitar 30 menit ini juga disambut antusias oleh para karyawan, terbukti begitu rombongan yang menaiki bus tiba, para karyawan yang sejak pagi bekerja menunjukan semangat kerja yang tinggi dihadapan para Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Diwajah para karyawan nampak sedikit ketegangan ketika Agung mendekati serta bertanya kepada mereka mengenai bagaimana cara pengolahan batu yang demikan bagus sehingga bisa menghasilkan sebuah benda yang bisa di ekspor ke laur negeri.
CV Java stone yang berkantor di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat ini Direktur Perusahaan adalah: Bondan Wiratmoko, SH dan menurut penjelasan Manager Marketing Adriyanto sekitar berdirinya pabrik hingga pemasaran hasil produk, mengatakan bahwa CV tersebut berdiri sejak tahun 2000 lalu dan mulai diakui legalitasnya mulai tahun 2006.
CV yang bergerak dalam bidang industri penghasil bahan dari batu, dalam setiap harinya memproduksi bak mandi, wastafel, mosaik, dan wolling yang kesemuanya berasal dari bahan dasar batu, sedangkan pemasaran menurut pria yang berambut panjang itu, tujuan pemasaran selama ini di eksport ke berbagai Negara seperti Eropa, Australia, dan sebagian lagi ke Asia tenggara.
Lebih lanjut Adriyanto menjelaskan selama ini di kantornya mempunyai pekerja: 9 Orang atministrasi dan pekerja borongan yang berada di dalam pabrik sekitar 30 orang serta pekerja borongan yang ada diluar pabrik ada sekitar 200 orang.
Uuntuk bahan baku selama ini diambilkan dari daerah Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Blitar.
Berhubung bahan dasar adalah batu yang berasal dari gunung maka dalam menjalankan kegiatanya apalagi di musim Hujan seperti sekarang ini menurutnya menemui banyak kendala, sehingga produksi tidak bisa Optimal, tentunya membawa dampak para pekerja dalam kegiatanya juga tidak bisa optimal.
Terkait dengan adanya permodalan sebagai factor utama pengerak perekonomian perusahaan ini maka Adriyanto juga berharap kepada pemerintah untuk bisa membantu permodalan dan pemasaran secara Export Langsung,” tidak seperti sekarang ini yaitu perusahaan dalam mengexport usahanya melalui pihak ke tiga. ( adb/nug ).